Oleh: Sarlin, Amd. Kep
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program andalan makan siang gratis. Melalui program itu harapannya bisa mendorong kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggerakkan ekonomi nasional. Program makan siang gratis bukan hanya berdampak positif pada masyarakat namun juga perusahaan industri pendukungnya. Salah satunya adalah penggunaan barang dan jasa dari sektor pertanian dan perkebunan, consumer goods (untuk makanan olahan seperti bumbu dapur dan pendukungnya), sektor susu olahan, non-cyclical (beras), logistik (pengiriman bahan baku makanan).
Menurut hasil hitungan tim Prabowo, bisa menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan. Ini berdasarkan adanya 377 ribu dapur yang digunakan untuk menyiapkan makan siang gratis di sekolah dan tiap dapur akan diisi oleh lima pekerja. Ini akan menguntungkan sektor tersebut. Pada akhirnya mendongkrak kinerja masing-masing perusahaan dengan kenaikan sahamnya. CNBC Indonesia
Program makanan bergizi gratis (MBG) ini seolah-olah merupakan program untuk rakyat dengan adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Tetapi sejatinya yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan sebagai sebagai pemasok bahan baku. Upah tenaga kerja tentu saja mengikuti ketentuan keumuman upah dalam kapitalisme, selain itu proyek perdana besar ini juga berpotensi membuka celah korupsi.
Program MBG ini ibarat tambal sulam dalam menyelesaikan problem perbaikan gizi generasi karna pihak yang di untungkan adalah pihak korporasi, dimana seharusnya negara lah yang bertanggung jawab untuk kesehatan dan kecukupan gizi seluruh rakyat bukan hanya sekolah saja.
Program MBG ini juga dapat menjadi ladang impor bagi negara karena Indonesia sendiri belum bisa menjadi penyedia pangan secara mandiri lagi-lagi yang diuntungkan adalah negara asing. Sementara rakyat Indonesia tak kunjung hidup sejahtera. Inilah gambaran sistem kapitalisme dimana pemerintah tidak pernah serius dalam mengurusi rakyat hanya sekedar janji -janji palsu tanpa ada realisasi hakiki yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu bisa dikatakan program MBG ini adalah program yang gagal yang hanya membodohi rakyat.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam (khilafah). Didalam sistem Islam tidak ada program khusus karena negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat bukan hanya anak sekolah saja. Hal ini karena negara bersifat rain dan junnah.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Apalagi negara memiliki sumber pemasukan berbagai macam yang akan menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat, selain itu pejabat yang amanah karna keimanan yang kuat akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya diri secara pribadi. Jadi jelas hanya sistem islamlah satu-satunya yang mampu menjadi solusi atas berbagai macam persoalan di tengah umat . Yakni dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah di muka bumi. Wallahu alam
Posting Komentar