Oleh  Sumiati

Pendidik Generasi

Transportasi merupakan alat bantu manusia untuk menjelajahi bumi. Baik jarak dekat maupun jauh. Namun, bisakah terpenuhi dalam sistem kapitalisasi?

Dilansir dari TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON. Warga Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, menghadapi kesulitan besar akibat kondisi jalan yang berlumpur dan licin saat hujan. Jalan tanah yang menjadi akses utama menuju desa ini berubah menjadi berlumpur setiap kali diguyur hujan, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Salah seorang warga, Amri, mengungkapkan bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan belanja. "Kalau mau keluar rumah jadi susah, biasanya langsung belanja untuk seminggu karena susah kalau harus bolak-balik, apalagi saat hujan," katanya pada Senin (18/11/2024). 

Pembangunan infrastruktur transportasi belum merata di berbagai pelosok daerah, padahal transportasi merupakan elemen penting penghubung antar wilayah yang mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan, atau merupakan urat nadi ekonomi rakyat. 

Karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam dan keterbatasan anggaran pembiayaan sering disebut sebagai kendali utama. Problem sebenarnya adalah gagalnya atau kepemimpinan sekuler dalam mengurus dan menjaga umat. Selama ini penguasa menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator, kepentingan pemodal sekaligus sebagai pebisnis yang menghitung pemenuhan hak rakyat dan perhitungan untung rugi.

Infrastruktur transportasi akan dibangun jika ada keuntungan ekonomi dengan skema investasi. Tak ditanggapinya perbaikan jalan oleh rakyat yang berulang bahkan diajukan setiap tahun menjadi bukti abainya penguasa atas kebutuhan rakyatnya sendiri. Padahal itu merupakan kewajiban dari penguasa atas rakyat. Menjadi salah satu risiko memilih menjadi pemimpin, adalah menunaikan setiap hak dan kebutuhan yang dipimpinnya.

Dalam Islam, infrastruktur jalan adalah salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi negara dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan mempermudah kehidupan mereka. Penerapan syariat Islam secara kaffah di semua aspek akan memungkinkan negara memenuhi hak tersebut tanpa memperhitungkan keuntungan dan tanpa bergantung kepada swasta. Negara dalam Islam memiliki banyak sumber pemasukan anggaran yang memungkinkan negara membangun sarana transportasi secara mandiri.

Seharusnya, para pemimpin negeri ini mencontoh para pemimpin terdahulu dalam memimpin rakyat. Banyak kisah inspiratif dari para Khalifah dari sahabat Rasulullah saw. Bagaimana beliau menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. 

Pada suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, “Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?”

Khalifah Umar ra. menangis karena khawatir akan kurangnya periayahan terhadap rakyatnya. Bukan malah hanya tersenyum ketika membahas ada kebutuhan rakyat yang tak terpenuhi. Jika saja pemimpin negeri ini mau belajar dari sejarah. Umar ra. saja merasa takut jikalau hewan terluka, bagaimana dengan nyawa manusia yang di dalam Islam sangat berharga? 

Hebatnya Umar bin Khattab ra. ini bukan tersebab oleh dirinya semata, akan tetapi karena keislamannya, dan terpenting adalah sistem Islam yang menaunginya. Aturan yang lahir dari sang Maha Pencipta, yakni Allah Swt. 

Wallahu a'lam bishshawab

Oleh Eviyanti

Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi

Kebutuhan dasar setiap individu, salah satunya adalah rumah. Dan bukan hanya memiliki rumah saja, masyarakat pun membutuhkan rumah yang aman dan nyaman sebagai tempat berlindung (berteduh dari panas dan dingin), serta menjaga kehormatan. Namun saat ini, banyak masyarakat yang masih antre mendapatkan hunian yang layak, dan bahkan tidak sedikit keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Seperti yang dikutip oleh media online detikfinance.com, pada hari Rabu (04-12-2024), Nyaris 11 juta keluarga masih antre dapatkan rumah layak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satgas Perumahan. Diambil dari sumber yang sama, beliau menyebutkan sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni seperti di rumah-rumah berupa gubuk. 

Miris memang kita mendapati fakta hari ini. Di mana memiliki rumah layak masih menjadi impian jutaan keluarga. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak oleh sebagian masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti melambungnya harga tanah dan rumah. Meski pemerintah memberikan subsidi dalam pembangunan hunian, tapi harganya tetap mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Serta lokasinya seringkali jauh dari pusat perekonomian dan sosial.

Semua ini terjadi disebabkan oleh tata kelola perumahan yang diatur berdasarkan kapitalisme. Di mana dalam sistem ini, negara berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat agar mendapatkan untung (kapitalisasi). Kebutuhan memiliki rumah dalam sistem ini, menjadi tanggung jawab individu. Hal ini menunjukkan bahwa negara abai atas kondisi rakyat yang lemah dan miskin. Namun, narasi yang digunakan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah layak.

Gaya kepemimpinan populis seperti ini lahir dari sistem kapitalis yang jauh dari fungsi riayah dan tidak memiliki dimensi ruhiyah. Ini menjadi bukti abainya negara terhadap peran utamanya sebagai raa’in (pengurus rakyat). Sungguh sistem ini telah melahirkan pemimpin yang tidak peduli pada rakyatnya. Puluhan juta rakyat yang kesehatan dan nyawanya terancam akibat tidak memiliki hunian yang layak, tidak menjadi perhatian serius.

Kondisi berbeda terjadi dalam negara yang menerapkan Islam kafah, karena memiliki konsep dan pengaturan pengelolaan perumahan yang jika diterapkan secara kafah meniscayakan rakyat dapat mengakses rumah yang layak. Islam memandang negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan hunian rakyat, sehingga seluruh rakyat menjangkaunya. Adapun yang kesulitan secara ekonomi, negara akan memberikannya secara gratis atau cuma-cuma.

Negara memastikan setiap individu memiliki hunian layak, diantaranya nyaman, aman, memenuhi aspek kesehatan, harga terjangkau, dan syar’i. Hal ini niscaya karena penguasa muslim berfungsi sebagai raa'in dan sistem hidup yang diterapkannya (yakni syariat Islam kafah) merupakan sistem hakiki yang berasal dari Sang Pencipta.

Wallahualam bissawab

Dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024), DJP menjelaskan transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran.

Transaksi menggunakan QRIS makin marak. Seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025, banyak pihak khawatir pembayaran QRIS bakal dikenakan tambahan 12%.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pun memberikan penjelasan. 

Dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024), DJP menjelaskan transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran.

Nah atas penyerahan jasa sistem pembayaran itu, para merchant memang akan terutang PPN. 

Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

"Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru," tulis DJP dalam keterangannya.

Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant.

DJP pun memberikan contoh, ada seseorang membeli TV seharga Rp 5.000.000. 

Atas pembelian tersebut, terutang PPN 12% sebesar Rp 550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 5.550.000.

Nah atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. (*)

Sumber: detikcom

Jakarta – Operasi Lilin 2024 memasuki hari keempat dengan fokus pada pengamanan dan pengaturan lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kombes Pol Syamsu Ridwan, selaku Juru Bicara Operasi Lilin 2024, menyampaikan laporan harian terkait kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) pada Senin, 23 Desember 2024.

Menurut data yang dihimpun, terdapat perbandingan signifikan volume kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta. Berikut rincian data yang disampaikan:

1. GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa): 36.440 kendaraan keluar, 20.203 kendaraan masuk.

2. GT Kalihurip Utama (arah Bandung): 38.283 kendaraan keluar, 29.372 kendaraan masuk.

3. GT Tol Cikupa (arah Merak): 44.799 kendaraan keluar, 40.537 kendaraan masuk.

4. GT Tol Merak: 8.468 kendaraan keluar, 11.333 kendaraan masuk.

5. GT Ciawi (arah Puncak): 35.642 kendaraan keluar, 31.500 kendaraan masuk.

Kombes Pol Syamsu Ridwan juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas dibandingkan hari sebelumnya. 

“Pada 23 Desember 2024, tercatat 54 kejadian kecelakaan. Korban meninggal dunia sebanyak 10 orang, luka berat 11 orang, dan luka ringan 59 orang. Kami terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat berkendara,” ungkapnya.

Aktivitas di Pelabuhan Merak-Ciwandan menuju Bakauheni tercatat cukup padat, dengan rincian:

- Jumlah trip kapal: 156 perjalanan.

- Jumlah penumpang: 58.342 orang.

- Kendaraan roda dua: 1.664 unit.

- Kendaraan roda empat: 7.152 unit.

- Bus: 501 unit.

- Truk: 4.198 unit.

Berbagai rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kepadatan di sejumlah titik, antara lain:

1. Contra flow di Tol Jakarta-Cikampek KM 47-KM 65 pukul 10.46-13.00 WIB.

2. One way lokal di Puncak dan jalur Nagreg-Limbangan.

3. Kebijakan ganjil-genap di Simpang Gadog, Bogor pukul 06.00 WIB.

4. Contra flow GT Ciawi menuju Sukabumi sejak pukul 06.00 WIB.

Kombes Pol Syamsu Ridwan menjelaskan, “Rekayasa lalu lintas ini kami terapkan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami terus memantau situasi dan akan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.”

Menjelang perayaan malam Natal, Polri mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan. 

“Kami mengimbau agar masyarakat menciptakan suasana aman, nyaman, dan harmonis. Berikan ruang bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal untuk menjalankan ibadah dengan tenang,” ujar Kombes Syamsu.

Ia juga menambahkan, “Marilah kita berbagi kasih dengan sesama, menjaga keamanan lingkungan, dan berperan aktif menciptakan kedamaian. Dengan semangat persaudaraan, Natal tahun ini dapat dirayakan dengan penuh kebahagiaan.”

Operasi Lilin 2024 akan terus berlangsung hingga awal Januari 2025 untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sumbar -- mediasumbar.net | Menjelang perayaan Natal 2024, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono, S.Ik., S.H., M.H., bersama Gubernur Sumatera Barat dan unsur Forkopimda melakukan peninjauan langsung terhadap pengamanan di beberapa gereja dan pos pengamanan yang tersebar di wilayah Sumbar khususnya Kota Padang, Selasa (24/12/2024). 

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, serta pejabat utama Polda Sumbar. 

Peninjauan ke gereja, pos pam dan koordinasi terkait keamanan kegiatan Natal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga rasa aman masyarakat Sumbar pada saat malam perayaan keagamaan.

Setelah melakukan serangkaian peninjauan, Kapolda Sumbar mengatakan kami dari forkompimda sumbar melakukan peninjauan dan juga pengamanan malam Natal tahun 2024, kegiatan ini diadakan guna memastikan pelaksanaan misa Natal berjalan dengan aman dan situasi kondusif.

"Yang pastinya sudah 4 pos kita tinjau dan juga beberapa gereja kita datangi untuk kita berikan support terkait dengan situasi dan kondisi keamananan di wilayah sumbar yang sampai saat ini terpantau aman tertib lancar dan terkendali," sebut Kapolda.

Kapolda menegaskan ini semua berkat kebersamaan bersama masyarakat sumbar khususnya kota Padang, dan juga pastinya ditingkat kota dan kabupaten di wilayah sumbar juga melaksanakan pengamanan malam Natal tahun 2024 yang berada di wilayah masing-masing.

Irjen Suharyono juga menyampaikan dari beberapa gereja yang telah dikunjungi, umat Kristiani menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah memberikan keamanan.

“Kita juga berharap dan memohon kepada seluruh masyarakat sumbar,semua lapisan tetap menjaga situsi yang aman tertib dan juga kondusif,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga situasi kondusif Sumbar. 

“Kami memohon juga berharap kepada seluruh warga sumbar tetap bersama sama menjaga keamanan, ketertiban situasi dan kondisi wilayah sumbar yang kondusif ini yang kita harapakan,” ucap Kapolda.

Kapolda melanjutkan, ini menjadi tanggung jawab bersama, mohon tetap di jaga keluarga dijauhi dari hal hal yang membahayakan diri sendiri maupun lingkungan.

Pada kesimpulannya situasi dan kondisi wilayah sumbar dalam kondisi aman lancar tertib terkendali, pada Pos pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos terpadu semua personel lengkap baik dari TNI Polri maupun Unsur terkait lainnya.

“Kami tentunya atas nama Forkopimda selaku yang bertanggung jawab atas kemanan di wilyah sumbar mengucapakan terimkasih kepada unsur forkopimda yang malam ini bersama sama dengan TNI Polri dan seluruh aparat terkait dalam rangka mengamankan malam natal tahun 2024 ini, dan juga terimkasih kepada masyarakat yang bersama sama mewujudkan keamanan keteriban di wilayah sumbar,” pungkas Kapolda.

Oleh: Sarlin, Amd. Kep

Sejumlah siswi SMP bersepeda baru-baru ini viral di media sosial. Salah seorang siswi mengajukan permintaan ke presiden Prabowo Subianto saat bersepeda kesekolah . Pasalnya jalan menuju sekolah yang mereka lalui rusak parah. Liputan6, Sabtu (13/12/2024)

Baru-baru juga beredar di video lain puluhan emak-emak di dengung timur, desa Sindang Mulya, kecamatan Maja, kabupaten Lebak, Banten menggelar aksi unjuk rasa. Mereka memblokade akses menuju tempat pengelolaan sampah akhir (TPSA) dengung. Para emak-emak nampak geram, mereka membentangkan karton, triplek, hingga menanam padi sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang telah membiarkan kondisi jalan rusak selama belasan tahun. SINDOnews,Senin(16/12/2024)

Beberapa kasus jalan rusak tersebut adalah sebagian fakta yang terekspos oleh media. Kenyataan nya ada banyak jalan-jalan di Indonesia yang rusak berat. Dari fakta tersebut juga menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di negeri ini masih belum merata, sedangkan keberadaan jalan merupakan merupakan alemen penting sebagai penghubung antar wilayah agar mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan. Bahkan jalan merupakan urat nadi ekonomi masyarakat.

Jalan yang rusak akan berdampak pada banyak hal. Aktivitas ekonomi masyarakat seperti bekerja, belanja, perdagangan dan layanan jasa menjadi terganggu. Begitu juga Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terhambat. Misalnya pendidikan, pengobatan dan lain sebagainya.

Alasan pemerintah hari ini yang menjadi penyebab jalan rusak adalah kurang nya anggaran. Penyebab lainnya adalah konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, faktor alam seperti kondisi tanah yang tidak stabil dan terjadinya bencana alam juga di tuding menjadi penyebab kerusakan jalan. Namun sejatinya faktor-faktor yang bersifat teknis tersebut bisa di selesaikan jika Nega betul -betul mengurus rakyatnya. Sayangnya kepemimpinan yang tegak saat ini adalah kepemimpinan sekuler yang hanya menempatkan diri sebagai regulator bukan fasilitator.

Infrastruktur Jalan Dalam Sistem Islam 

Di dalam sistem Islam Menjadikan rakyat sejahtera hukumnya wajib termasuk 

infrastruktur jalan adalah salah satu hak rakyat yang wajib di penuhi negara dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan mempermudah kehidupan mereka. Oleh karena itu negara memastikan keberadaan infrastruktur jalan Bagus dan merata di seluruh pelosok negeri baik di pelosok terpencil maupun perkotaan. Serta memastikan agar tiap-tiap individu rakyat dapat menikmati jalan bagus untuk seluruh rakyat. Dalam membangun Negara tidak memperhitungkan untung rugi tetapi semata-mata demi kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Dalam membangunnya khilafah memiliki Benyak pos pendapatan diantaranya adalah bagian fa'i dan kharaj dan bagian kepemilikan umum (mencakup tambang, migas/nonmigas,laut,hutan, Padang rumput dan aset-aset yang di proteksi negara Untuk keperluan khusus). Pos-pos pemasukan tersebut akan cukup untuk membangun infrastruktur jalan yang bagus dan merata untuk rakyat. Demikianlah pembangunan infrastruktur jalan dalam sistem Islam atau khilafah, penguasa akan bekerja keras untuk mensejahterakan rakyatnya termasuk didalamnya infrastruktur jalan . Wallahu a'lam